Bahasa

“Bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka,” begitu kata dosen linguistik saya di setiap semester berulang kali.

Maksudnya, bahasa berkembang berdasarkan kesepakatan penggunanya. Tak heran jika kata ‘duduk’ oleh orang jawa disebut lunggUh, orang madura menyebutnya tϽjuk, orang sunda menyebutnya dengan ceulik dan orang Inggris menyebut dengan sit down. Tak ada yang salah, karena bahasa adalah hak semua bangsa.

Di atas hanya proses pembentukan bahasa. Lantas bagaimana kemudian bahasa itu dipergunakan (tak perlu tanda tanya)

**

Seorang teman saya, dalam skripsinya melakukan penelitian pada gaya bahasa Joko Widodo saat masa kampanye 2014 lalu. Penelitiannya difokuskan pada retorika bahasa atau seni berbahasa. Empat kali debat publik, pidato politik serta sambutan Jokowi di Gelora Bung Karno (GBK) saat kampanye penutupan menjadi bahan penelitian. Pengamatan tidak hanya bada bahasa, pemihan kata, mimik, gerstur, hingga intonasi turut diamati.  

“Retorika bahasa Jokowi itu jelek.” Begitu kesimpulan penelitian yang kemudian memberi gelar S.S (Sarjana Seeeeeeeeeperlunya) di belakang namanya. Teman saya ini menolak eksis tapi sebut saja namanya Kholila S.S

Kesimpulan tentang retorika bahasa Jokowi tentu bukan black campain seperti pada media Obor Rakyat. Juga tidak bisa dikenai pasal pencemaran nama baik, lah wong ini penelitian untuk kepentingan akademis. Saya juga tidak bisa dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kan saya ngutip skripsi yang disusun dengan teori aneka macam. Weeek...

Orang yang akhirnya jadi presiden pembaca sekalian itu (baca:Jokowi) dalam skripsi ini, dijelaskan memiliki kosa kata yang terbatas. Mimik, intonasi serta pemilihan kata yang sama pada setiap kesempatan mengindikasikan ia terpacu pada teks. bahasa sederhananya sama dengan pidato hafalan. Gitu sih katanya.

Teman saya ini juga menegaskan, “Retorika Jokowi ini sebenarnya hampir sama dengan Soeharto.” Hampir sama itu memang tak sama tetapi mendekati. Jokowi dengan kendesoannya dan soeharto dengan khas militernya. Persamaanya, keduanya selalu mengatasnamakan rakyat dalam setiap pidato. Soeharto sudah terbukti lah ya, kata rakyat hanya dijadikan embel-embel mencapai proyek pribadi. Nah gimana Jokowi, jawab sendiri saja atau tanyakan pada rumput yang bergoyang. Saya kan bukan pengamat politik.

Saya tak mau membahas terlalu jauh tentang skripsi ini karena saya belum membacanya. Dalam otak saya merasa tentu membosankan membaca skripsi selain karena tebal, bahasanya baku dan datanya juga sangat banyak. Tunggu saja saya buat skripsi yang tak banyak data, biar banyak doa saja.

Sepertinya tulisan ini masih terlalu pendek untuk diakhiri, yasudah lanjut cerita zaman dahulu kala,.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, bahasa digunakan sebagai media politik dan dinilai berhasil saat itu. (percaya? Skeptis lah, baca skripsi dulu) Soeharto sepertinya paham betul cara memanfaatkan bahasa. Ia bisa membuat rakyat tersenyum saat berpidato tentang program sapi untuk rakyat, jalan untuk rakyat, dan program lain-lainnya yang tentu untuk rakyatnya. Iya rakyatnya tapi kenapa harus digarisbawahi.

Pemerintahan Orba juga menaruh curiga, bahwa sautu waktu bahasa bisa menghancurkannya. Sebagai antisipasi, dengan kekuasaanya dibuatlah filter pada media-media massa. Penggunaan diksi yang dinilai provokatif dilarang, jika dengan jelas mengkritik dibredel. Tak hanya media, aturan ini juga berlaku untuk mulut-mulut yang tak mau diatur. Maka jika kau main-main dengan mulutmu, besok kau akan mati tertembak.  Keren ya bapak pembangunan ini, tak perlu pasal pencemaran nama baik untuk melarang kritik.

**

Saya bingung harus mengakhiri tulisan ini. Pertanyaan saya percayakah kalian pada kekuatan bahasa?

*Tulisan ini diajukan guna melengkapi tantangan Writing Challange bersama kawan-kawan Persma Jember-Jogja